Dosen FH UNISSULA

Abstract

Legal politics is the basic policy for states men in the field of law for the future, the time being, and the past, which comes from the values imposed in the society in order to achieve the state’s goals. There are five agendas emphasized in the national legal politics; (1) the problem of basic policy which includes concepts and position; (2) State men who the develops of the policy; (3) law materials which include the law for the future, the present, and the past; (4) the process of law making; and (5) the objective of national legal politics.

Constitutionally, local autonomy politics is based on Article 18 (older) of the Constitution 1945. After reformation era of 1998, the article was amended and added. The article addition on local government was done in order to clear up and clarify the structure of local government and the form of autonomy used. The amendment of Article 18 limitedly defines the division of areas into provinces and districts. In addition, it also defines that autonomy principle and assistance are used to arrange and handle governmental matters.

Kata Kunci: Politik Hukum; Otonomi Daerah

I. Pendahuluan
Dengan nada yang sloganistik, Bagir Manan berpendapat tiada negara tanpa politik hukum. Politik hukum ada yang bersifat tetap (permanen) dan ada yang temporer. Politik hukum yang tetap, berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum.
Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (world -view), sosio-kultural, dan political will dari masing-masing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal (berlaku seluruh dunia). Namun, ini bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional. Mengutip Sunaryati Hartono, faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi, atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan politik hukum nasional.
Menjadi suatu pertanyaan apa politik hukum itu dan bagaimana bentuknya dan bagaimana politik hukum dalam otonomi daerah.
II. Politik Hukum suatu kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum
Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Sebagai seorang yang mendalami sosiologi hukum, tidaklah mengherankan apabila Satjipto Rahardjo lebih menitikberatkan definisi politik hukumnya dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Hal tersebut bisa dilihat dari pernyataannya bahwa politik hukum digunakan untuk mencapai suatu tujuan sosial dan bukan hukum tertentu dalam masyarakat.
Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menyatakan, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu : 1). tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; 2). cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; 3). kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan 4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan yang bisa membantu kita proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.
Pakar hukum (hukum Pidana) dari Undip lainnya yaitu Soedarto dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana, menyatakan: politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Dengan bahasa yang lain Soedarto juga memberikan pengertian politik hukum sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
Pengertian politik hukum yang dikemukakan Soedarto di atas mencakup pengertian yang sangat luas. Pernyataan ”mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat” bisa ditafsirkan sangat luas sekali dan dapat memasukkan pengertian di luar hukum, yakni politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Hal ini dapat disepadankan dengan apa yang dikatakan oleh Gustav Radbruch yaitu: ”Law is a creation of man, … a view of human creations that is blind to purposes, that is, to values, is imposible: so, then, is a value-blind view of the law or of any single legal phenomenon.” Sedangkan pernyataan ”untuk mencapai apa yang dicita-citakan” memberikan pengertian bahwa politik hukum berkaitan dengan hukum yang dicita-citakan (ius constituendum). Dari dua definisi yang diberikannya, Soedarto memposisikan politik hukum sebagai suatu tindakan untuk merumuskan konsep hukum yang baik pada sebelum dan atau saat dibuatnya suatu aturan hukum.
Padmo Wahjono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya di majalah Forum Keadilan yang berjudul ”Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan”. Dalam artikel tersebut Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri.
Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan, arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian, politik hukum menurut Padmo Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa datang (ius constituendum).
Teuku Mohammad Radhie dalam sebuah tulisannya berjudul ”Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional ” mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan ”mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya” mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (ius constitutum) dan ”mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun” mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (ius constituendum). Dengan demikian, berbeda dengan definisi politik hukum yang dikemukakan Padmo Wahjono, yang lebih mengarah pada hukum yang bersifat ius constituendum, definisi politik hukum yang dirumuskan oleh Radhie tampaknya memiliki dua wajah yang saling berkaitan dan berkelanjutan, yaitu ius constituendum dan ius constitutum.
Berbeda dengan para pendahulunya, Sunaryati Hartono dalam bukunya Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional sebenarnya tidak pernah menjelaskan secara eksplisit pengertian politik hukum. Namun, itu bukan berarti bahwa ia tidak mempedulikan keberadaan politik hukum dari sisi praktisnya. Dalam hal ini, ia melihat politik hukum sebagai suatu alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pernyataan ”menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki” mengisyaratkan bahwa kerangka kerja politik hukum menurut Sunaryati Hartonolebih menitikberatkan pada dimensi hukum yang berlaku di masa yang akan datang atau ius constituendum.
Definisi politik hukum berikutnya dikemukakan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, dalam sebuah makalahnya berjudul ”Politik Hukum Nasional” yang disampaikan pada Kerja Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu). Menurut Garuda Nusantara, Politik Hukum Nasional secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Politik Hukum Nasional bisa meliputi : (1) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten; (2) pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat; (3) penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya; (4) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pngambil kebijakan.
Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara tersebut, Moh. Mahfud menyatakan politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dab ditegakkan.
Menurut Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari definisi politik hukum dari Garuda Nusantara di atas merupakan definisi politik hukum yang paling komprehensif di antara definisi-definisi politik hukum yang dipaparkan sebelumnya. Ini disebabkan karena ia menjelaskan secara gamblang wilayah kerja politik hukum yang meliputi: pertama, teritorial berlakunya politik hukum dan kedua, proses pembaruan dan pembuatan hukum, yang mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi ius constitutum dan menciptakan hukum yang berdimensi ius constituendum. Lebih dari itu ia menekankan pula pada pentingnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum, suatu hal yang tidak disinggung oleh para ahli sebelumnya.
Berdasarkann elaborasi ragam definisi politik hukum di atas dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Kata kebijakan disini berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci, dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kesemuanya itu diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.
Tunggul Anshari Setia Negara menyatakan, politik hukum nasional mengandung makna sebagai suatu kebijaksanaan untuk mengadakan suatu pilihan terhadap hukum mana yang harus dibentuk dan diberlakukan, serta mengenai ke arah mana hukum hendak dikembangkan dalam suatu wilayah Negara republik Indonesia yang sesuai dengan kesadaran hukum pergaulan hidup masyarakatnya, sehubungan dengan adanya bermacam-macam sistem hukum. yang ada. Untuk menentukan politik hukum nasional banyak dipengaruhi oleh politik pembangunan nasional secara keseluruhan, yang berarti ditentukan juga dan harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya.
Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari merumuskan politik hukum nasional adalah kebijakan dasar penyelenggara negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara (Republik Indonesia) yang dicita-citakan. Dari pengertian tersebut ada lima agenda yang ditekankan dalam politik hukum nasional, yaitu (1) masalah kebijakan dasar yang meliputi konsep dan letak; (2) penyelenggara negara pembentuk kebijakan dasar tersebut; (3) materi hukum yang meliputi hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku; (4) proses pembentukan hukum; dan (5) tujuan politik hukum nasional.
Bagi Indonesia, politik hukum (nasional) yang tetap antara lain:
(1) Ada satu kesatuan sistem hukum Indonesia.
(2) Sistem hukum Nasional dibangun berdasarkan dan untuk memperkokoh sendi-sendi Pancasila dan UUD 1945
(3) Tidak ada hukum yang memberikan hak-hak istimewa pada warganegara tertentu berdasarkan suku, ras atau agama. Kalaupun ada perbedaan semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa.
(4) Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat.
(5) Hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya diakui sebagai subsistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat.
(6) Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat; dan
(7) Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilan sosial bagi seluruh rakyat), terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara berdasarkan atas hukum dan berkonstitusi.
Politik hukum temporer adalah kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Termasuk kedalam kategori ini hal-hal seperti penentuan prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan. Penghapusan sisa-sisa peraturan perundang-undangan kolonial, pembaharuan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, penyusunan peraturan perundang-undangan yang menunjang pembangunan nasional dan sebagainya.
Dalam menentukan pilihan hukum mana yang harus dipakai dalam kehidupan masyarakat terutama di Indonesia, Sjahran Basah mensyaratkan conditio sinequanon hukum harus berpanca fungsi:
(1) Direktif, yaitu sebagai pengarah dalam pembangunan untuk membertuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.
(2) Intergratif, yaitu sebagai pembina kesatuan bangsa.
(3) Stabilitatif, yaitu sebagai pemelihara (termasuk kedalamnya hasil-hasil pembangunan dan penjaga kelestarian,keserasian,keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
(4) Perfektif, yaitu sebagai penyempurna terhadap tindakan – tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
(5) Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.
III. Politik Hukum dalam Otonomi Daerah
Sebagaimana dinyatakan oleh Sunaryati Hartono, di samping Politik Hukum Nasional tentunya terdapat juga politik hukum lokal (dalam hal ini daerah). Politik hukum daerah tidak bisa dilepaskan dari persoalan otonomi daerah. Hal ini karena baik sebagai gagasan maupun secara konstitusional, otonomi merupakan salah satu sendi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Secara konstitusional politik otonomi daerah didasarkan pada Pasal 18 (lama) UUD 1945. Di dalam pasal tersebut dikatakan: Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.
Setelah masa reformasi 1998, terhadap pasal tersebut dilakukan perubahan dan penambahan pasal. Penambahan pasal mengenai pemerintahan daerah dilakukan untuk mempertegas dan memperjelas struktur pemerintahan daerah dan bentuk otonomi apa yang digunakan. Di dalam perubahan Pasal 18 ditentukan secara limitatif pembagian daerah yang terdiri dari daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Di samping itu juga ditentukan bahwa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan digunakan asas otonomi (seluas-luasnya) dan tugas pembantuan.
Untuk menyusun dan menyelenggarakan otonomi sebagaimana terkandung dalam berbagai gagasan dan dasar-dasar konstitusional yang ada maupun yang pernah ada harus bertolak dari beberapa dasar berikut:
(1) Dasar permusyawaratan/perwakilan.Dasar ini merupakan pengejawantahan paham kedaulatan rakyat di bidang penyelenggaraan pemerintahan (politik).Pembentukan pemerintahan daerah otonomi adalah dalam rangka memberikan kesempatan rakyat setempat untuk secara lebih luas berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
(2) Dasar kesejahteraan sosial. Dasar kesejahteraan sosial bersumber baik pada paham kedaulatan rakyat di bidang ekonomi maupun paham negara berdasarkan atas hukum atau negara kesejahteraan. Kesejahteraan bertalian erat dengan sifat dan pekerjaan pemerintah daerah yaitu pelayanan. Hal ini dilakukan antara lain karena pusat lebih suka menunjuk pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas pelayanan yang mendapat bantuan dari pusat, semangat pelayanan tersebut harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan setempat.
(3) Dasar kebinekaan. Disebutkan bahwa:”Descentralization to curturally distinctive subgroups is regarded by many as necessary for the survival of soccially heterogeneous states. Decentralization is seen as countervailing force to the centrifugal forces thatthreaten political stability”.

Menurut Bagir Manan, penentuan isi otonomi ditentukan oleh berbagai ajaran mengenai sistem otonomi. Dalam perjalanan peraturan perundang-undangan sejak tahun 1945, telah dipergunakan semua sistem rumah tangga daerah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dari berbagai sistem otonomi, akhirnya sistem otonomi nyata (riil) yang dianggap paling memadai. Sistem otonomi ini pertama kali dicantumkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1957 sebagai pelaksanaan Pasal 131 dan Pasal 132 UUDS 1950. UUDS 1950 memuat beberapa asas otonomi antara lain pemberian otonomi seluas-luasnya. Asas pemberian otonomi seluas-luasnya tetap dipertahankan dalam Undang-undang no 18 Tahun 1965. Pada masa awal orde baru –dibawah semboyan melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekwen- kehendak melaksanakan otonomi seluas-luasnya tetap dipertahankan. Tetapi ternyata dasar politik otonomi ini tidak dipertahankan oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1974 sebagai undang-undang pemerintahan daerah orde baru.
Dalam penjelasan undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemberian otonomi seluas-luasnya ”dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan negara kesatuan dan tidak serasi dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah…”. Dari penjelasan ini dapat ditangkap bahwa otonomi luas secara instrinsik mengandung ancaman tertentu terhadap keutuhan negara kesatuan. Sayangnya tidak pernah ada kejelasan mengenai bagaimana sesungguhnya isi otonomi yang dikehendaki UUD 1945 dan apakah mungkin menyebut otonomi seluas-luasnya mengandung bahaya, sedangkan hal tersebut belum pernah dilaksanakan atau ada pengalaman lain yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk.
Pasca orde baru, sebagai buah dari reformasi maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dirubah dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Perubahan prinsip yang terjadi terhadap pengaturan pemerintahan daerah didasarkan pikiran perlunya memberikan kebebasan pada daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai kondisi daerah (lokalitas) masing-masing. Dengan demikian menurut Widarta, pikiran bahwa penguasa (pusat) adalah pihak yang serba tahu, hendaknya ditinggalkan dan digantikan dengan prinsip bahwa pemerintahan yang paling baik adalah pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Prinsip ini hendak mengakui pentingnya saluran aspirasi rakyat dan kontrol.
Berkenaan dengan adanya amandemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (pada tanggal 18 Agustus 2000) yang sebelumnya hanya satu Pasal menjadi 3 Pasal maka menimbulkan implikasi penggantian Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Sebagai Undang-undang penggantinya adalah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004. Berkenaan dengan penggantian ini Philippus M. Hadjon menyatakan, bahwa dengan adanya perubahan Pasal 18 tersebut, tidak ada alasan yuridis untuk tidak mengubah UU No. 22/99. Kalaupun ada argumentasi lain untuk tetap mempertahankan UU No. 22/99 jelas hal tersebut ”mengingkari” amanat ketentuan Bab VI UUD 1945 Pasca amandemen. Kesimpulan yang lebih tegas, bahwa tidak tepat alasan untuk ”menolak” perubahan UU No. 22/99.
Ada perbedaan yang terasa kental sekali antara UU No 32 Tahun 2004 dengan UU No 22 Tahun 1999 yaitu dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan di daerah berkaitan dengan makna otonomi seluas-luasnya. Semangat yang dimaksud di sini adalah prinsip–prinsip pelaksanaan sistem desentralisasi. Dalan UU No. 22 Tahun 1999, pemberian dan pelaksanaan otonomi kepada Daerah dibagi dalam tiga daerah otonom, yaitu: otonomi terbatas untuk daerah propinsi, dan otonomi luas untuk daerah kabupaten/Kota, dan otonomi asli untuk Desa. Daerah Proponsi hanya berfungsi sebagai wilayah Adminitrasi (melaksanakan kewenangan pemerintah Pusat yang didelegasikan kepada Gubernur) dan bukan merupakan Pemerintah atasan dari Daerah Kabupaten/Kota. Batas kewenangan daerah propinsi hanya meliputi kewenangan lintas Kabupaten/Kota, dan kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
Hal yang paling menentukan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 adalah soal hubungan antar susunan pemerintahan, baik antara pemerintahan pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, hingga desa/kelurahan memiliki sebuah garis yang tidak mungkin terputus. Suatu wilayah yang berpemerintahan (di level manapun) akan bertanggung jawab kepada pemerintah di atasnya, sementara pemerintah di atasnya diwajibkan melakukan pembinaan dan pengawasan, bahkan berhak memberi sanksi kepada pemerintah yang berada di bawahnya.
Masalah pemberian otonomi seluas-luasnya lebih banyak timbul dari salah pengertian, yaitu ada semacam anggapan dengan pemberian otonomi seluas-luasnya akan terjadi hubungan yang tidak seimbang antara pusat dan daerah. Pusat dapat menjadi terlalu lemah dan daerah menjadi terlalu kuat. Kesalahpengertian ini dapat dihindari kalau diingat beberapa prinsip negara berotonomi:
a. Otonomi adalah perangkat dalam negara kesatuan. Jadi seluas-luasnya otonomi tidak dapat menghilangkan arti apalagi keutuhan negara kesatuan.
b. Isi otonomi bukanlah pembagian jumlah (quantum) urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya. Pembagian urusan (urusan yang diserahkan) harus dilihat dari sifat dan kualitasnya. Urusan-urusan rumah tangga daerah selalu lebih ditekankan pada urusan pelayanan (service). Dengan demikian, segala urusan yang akan menjadi ciri dan kendali keutuhan negara kesatuan akan tetap pada pusat. Jadi sesungguhnya pengertian otonomi luas terutama bukanlah soal jumlah urusan. Otonomi luas harus lebih diarahkan pada pengertian kemandirian (zelfsstandigheid) yaitu kemandirian untuk secara bebas menentukan cara-cara mengurus rumah tangga sendiri, menurut prinsip-prinsip umum negara berotonomi.
c. Dalam setiap otonomi, selalu disertai dengan sisten dan mekanisme kendali dari pusat. Kendali itu adalah kendali pengawasan dan kendali keuangan.
IV. Kesimpulan
Dari apa yang terurai di atas maka dapat disimpulkan:
1. Politik hukum adalah adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Ada lima agenda yang ditekankan dalam politik hukum nasional, yaitu (1) masalah kebijakan dasar yang meliputi konsep dan letak; (2) penyelenggara negara pembentuk kebijakan dasar tersebut; (3) materi hukum yang meliputi hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku; (4) proses pembentukan hukum; dan (5) tujuan politik hukum nasional.
2. Secara konstitusional politik otonomi daerah didasarkan pada Pasal 18 (lama) UUD 1945. Di dalam pasal tersebut dikatakan: Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Setelah masa reformasi 1998, terhadap pasal tersebut dilakukan perubahan dan penambahan pasal. Penambahan pasal mengenai pemerintahan daerah dilakukan untuk mempertegas dan memperjelas struktur pemerintahan daerah dan bentuk otonomi apa yang digunakan. Di dalam perubahan Pasal 18 ditentukan secara limitatif pembagian daerah yang terdiri dari daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Di samping itu juga ditentukan bahwa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan digunakan asas otonomi (seluas-luasnya) dan tugas pembantuan.

Daftar Pustaka
Arief Muljadi, 2005, Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan RI, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.
Bagir Manan, 2000, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah,Makalah Pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bansung, 13 Mei 2000.
—————, 2005, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Cet. IV Penerbit Pusat C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung.
Gustav Radbruch, 1950, “Legal Philosophy”, dalam Kurt Wilk, ed., “The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin”, Harvard University Press, Cambridge.
Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004, Dasar-dasar Politik Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
I. Widarta, 2005, Pokok-Pokok Pemerintahan daerah, Pondok Edukasi, Bantul.
Moh. Mahfud MD, 2001, Politik Hukum di Indonesia,Cet. II, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
Padmo Wahjono, 1986, Indonesia negara berdasarkan atas hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Philipus M. Hadjon, 1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Makalah Orasi Guru Besar Ilmu Hukum, FH Unair, Surabaya, 10 Oktober 1994.
———————–, 1998, Tentang Wewenang, Makalah pada penataran Hukum Administrasi, FH Unair, Surabaya.
Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
Sjahran Basah, 1986, Tiga Tulisan tentang Hukum, Armico, Bandung, 1986.
Soedarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Hukum Pidana, Sinar baru, Bandung.
———-, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
Tunggul Anshari Setia Negara, 2002, Politik Hukum Nasional Terhadap Hukum Administrasi Negara, dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Cet. 2. Yogjakarta.


Category: Uncategorized

About the Author


Comments are closed.

Categories

Archives

Calendar

Oktober 2011
S S R K J S M
     
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Tag Cloud